Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu juga dijelaskan 2 bentuk Koperasi yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
Sampai tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo terdapat 353 Koperasi yang terdiri dari 348 Koperasi Primer dan 5 Koperasi Sekunder. Pengembangan Koperasi Sekunder merupakan satu langkah maju dalam pengembangan Koperasi karena selain sah menurut amanat Undang-undang adanya Koperasi Sekunder dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pengembangan Koperasi hal ini disebabkan dengan semakin banyak Koperasi Sekunder maka akan terjadi efisiensi pengelolaan, pembinaan dan fasilitasi baik oleh Pemerintah maupun lembaga lainnya.
5 (lima) Koperasi Sekunder yang ada di Kabupaten Kulon Progo yaitu Kopdit Pinunjul (anggota = Kop. Simpan Pinjam se Kulonprogo), KUB-KUD (anggota = KUD SE-Kulon Progo), PKPRI (anggota = Kop. PNS/Guru Se-Kulon Progo), Puskopsyah (anggota = Koperasi Syariah) dan KSU Binangun ( anggota = Kop. PNS/Pemda dan Kop. Posdaya. Ke depan diharapkan akan tumbuh banyak Koperasi Sekunder di Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari kumpulan Koperasi-Koperasi primer, sehingga akan mendorong geliat ekonomi di Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih baik.